Tantowi : Kebijakan Verifikasi dan Barcode Media Bungkam Kemerdekaan Pers

WARTAHOT – Forum Pers Independent Indonesia (FPII) bertemu dengan Tantowi Yahya Anggota DPR komisi 1 dari Fraksi Golkar, di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan Jakarta. Tantowi memberikan pendapatnya mengenai Verifikasi dan Barvode yang di keluarkan oleh Dewan Pers.

Tantowi menganggap kebijakan dewan pers tidak objectif dan terkesan membatasi ruang gerak pers yang tidak sesuai UU Pers No. 40 tahun 1999. Bahkan menurutnya, kebijakan yang yang dikeluarkan Dewan Pers terkait Verifikasi dan Kode Barcode itu ada asumsi pesanan politik dan bisnis di dalamnya untuk menekan gejolak yang telah menjadi viral dengan sebutan HOAX.

“Ini memang menjadi permasalahan Nasional dalam dunia Jurnalis, pemasalahan ini harus disikapi dengan serius dan bijak,” katanya.

Polemik verifikasi dan tanda Barcode disetiap media, dirasakan para insan pers di Indonesia sangat mengekang kemerdekaan pers.

Dengan sikap tegas, para insan pers sepakat menolak kebijakan yang dikeluarkan dewan pers. Hal ini dibuktikan dengan membentuk Forum yang menjadi langkah awal petisi bersama. Surat petisi utk Rapat Dengar pendapat (RDP) yang baru dimulai 2 hari ini sudah terdata sedikitnya 126 jurnalis dan 76 media yang mewakili insan pers se Indonesia.

“Kami adalah pekerja pers dan ini adalah profesi kami, tapi kami sangat menyayangkan kebijakan Dewan Pers yang menyalah artikan keberadaan kami yang tidak dianggap.” kata Opan, yang merupakan salah seorang penggagas berdirinya Forum Pers Independent Indonesia (FPII) usai bertemu Tantowi Yahya.

Untuk itu Forum Pers Independen Indonesia (FPII) meminta komisi I DPR RI segera menggelar RDP yang dihadiri pengurus inti dewan pers dengan Insan Pers (FPII) hingga terbentuk komunikasi sehat guna menyelesaikan konflik nasional yang melibatkan insan pers diseluruh Indonesia, sehingga tidak menimbulkan aspek sosial ekonomi.

Menanggapi Petisi yang diajukan FPII ke DPR RI Komisi I, Anggota Dewan Pers Ismanto menjelaskan, verifikasi dan code barcode bukan untuk mendiskriminasikan teman-teman wartawan, tapi lebih terfokus pada penataan industri media. “masalah verifikasi sudah sejak dari tahun 2001 kita infokan ke teman-teman media,” kata Iswanto.

“Kalau dibilang kami kurang sosialisi permasalahan verifikasi, itu bukan suatu alasan, karena kami sudah memberikan informasi tersebut setiap tahunnya,” tegas Ismanto. (Ton/tjo)