Syafei Zein dan Dwi Agus Beri Lampu Hijau Saat Firman Berahima Ajukan Program KPRS FLPP

  • Whatsapp
banner 468x60

 

Wartahot.com, News – I Made Wiryasuta selaku Direktur Utama PT Askrindo Mitra Utama (AMU) mengatakan program Kredit Pembiayaan Rumah Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPRS FLPP) pertama kali diinisiasi oleh Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia (SDM) PT AMU Firman Berahima.

Read More
banner 300250

Made mengatakan bahwa pada tahun 2017 sampai awal 2019, saat menjabat Kepala Bagian Pemasaran Business Partner di PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), induk usaha PT AMU.

Sementara itu, Kepala Divisinya adalah Novian Triantono. Kala itu, Made dan Novian sedang berada di ruangan Direktur Operasional Ritel PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Anton Fadjar Alogo Siregar membahas program kerja ke depan untuk pencapaian premi.

BACA JUGA :  KPK Umumkan Sumbar Hingga Sulsel Masuk Desa Antikorupsi

Made menambahkan bahwa ada tiga direksi lainnya antara lain Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia (SDM) PT AMU Firman Berahima, Direktur Operasional Komersil Askrindo Dwi Agus Sumarsono dan Direktur Teknik PT Askrindo M. Saifei Zein, yang turut menjabat Kepala Divisi Infrastruktur dan Layanan TI.

“Kemudian Pak Firman bilang, saat ini (KPRS) FLPP itu preminya cukup besar karena dibayar sekaligus dan jangka waktunya 15 sampai 20 tahun. Artinya preminya cukup besar,” ungkap Made di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (28/7).

Usulan itu kemudian disetujui Syafei dan Dwi Agus karena premi yang dihasilkan bisa mencapai 20 persen. Kemudian usulan tersebut dibuat program dan harus disetujui duadireksi, yakni Anton dan Saifei.

BACA JUGA :  Dinas PPKUKM DKI Jakarta Cari UMKM Terbaik Untuk Momen Formula E

“Sesuai arahan Pak Anton, nggak mau komisi terlalu besar 20 persen. Beliau minta 10 persen dan diajukan ke direksi, Pak Saifei pun setuju,” tuturnya.

Perihal tersebut, Zecky Alatas selaku tim kuasa hukum Anton Fadjar Alogo Siregar mempertanya seputar keputusan direktur ritel dan wewenangnya dalam memutuskan suatu program.

“Direktur Ritel sebatas mengusulkan, yang menentukan Direktur Teknik?” tanya Zecky. Made mengamini pertanyaan itu.

Setiap kerjasama dengan pihak lain terkait syarat dan ketentuan, semua harus berdasarkan persetujuan dari Direktur Teknik.

“Walaupun direktur pemasaran operasional ritel menyetujui, kalau direktur teknik tidak menyetujui itu (program) tidak bisa jalan. Karena semua syarat dan ketentuan yang harus meng-approve adalah direktur teknik,” jelas Made.

BACA JUGA :  Sri Lanka Tak Kondusif, Warga Geruduk Istana Kepresidenan Gotabaya Rajapaksa

Menanggapi kesaksian tersebut, Zecky kembali meminta Jaksa dan Majelis Hakim menghadirkan Saifei ke muka persidangan, lantaran usulan program kliennya juga disetujui oleh Syaifei.

Dalam persidangan ini, Made dihadirkan Jaksa Penuntut Umum untuk tiga terdakwa, yakni Direktur Operasional Ritel PT Askrindo Anton Fadjar Alogo Siregar, Direktur Pemasaran PT AMU Wahyu Wisambada dan Direktur SDM PT AMU, Firman Berahima.

Jaksa mendakwa ketiganya melakukan korupsi terkait pengeluaran Komisi Agen secara tidak sah pada 2019-2020. Perbuatan itu bersama-sama dengan Direktur Utama PT AMU Nyoman Sulendra, Frederick Tassam dan Dwikora Harjo dalam kurun waktu 2019-2020.

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Enter Captcha Here :