Perihal PMI, Kapolri dan BP2MI Bicara Perlindungan dan Pencegahan Penyelundupan

Wartahot.com, News – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bertemu dengan kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani membicarakan perlindungan dan pencegahan penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan itu, mereka membahas peritiwa tenggelamnya kapal yang diduga mengangkut PMI ilegal di perairan Malaysia. Dengan begitu, Kapolri akan melakukan upaya dan langkah terkait kejadian yang menimpa WNI.

“Terhadap peristiwa tersebut, Polri telah melakukan berbagai upaya,” kata Sigit dalam audiensi, beberapa waktu lalu.

Dikutip dari Antara, kepolisian telah melakukan langkah-langkah, di antaranya membentuk Satgas misi kemanusiaan Internasional, serta upaya pemulangan para WNI yang menjadi korban dalam peristiwa penyeludupan manusia.

Dalam rangka perlindungan terhadap PMI dari tindak kekerasan saat bekerja di luar negeri, Sigit menjelaskan, kepada WNI yang ingin menjadi PMI, perlu mengikuti pelatihan untuk mendapatkan keterampilan khusus ketika bekerja di luar negeri.

Pada kesempatan berbeda, ketua umum Brigade 08, Zecky Alatas mengatakan para pelaku pekerja migran ilegal harus di hukum sesuai dengan hukum yang berlaku sampai adanya putusan dari pengadilan.

“Saya berharap kepada pemerintah untuk selalu melindungi pekerja Migran Indonesia di manapun mereka berada” ujar Zecky Alatas

Ia menambahkan respon cepat dari Polri mencerminkan hadirnya negara terhadap masyarakat Indonesia yang memerlukan bantuan serta perlindungan.

“Apabila masih ada para pelaku yang menempatkan pekerjaan migran ilegal, kami berharap dengan kepemimpinan polri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dapat memberikan efek jera kepada oknum oknum dan para pelaku yang menempatkan pekerja migran ilegal (PMI),” paparnya.

“Kami brigade 08 siap membantu aparat khususnya polri dan bp2mi untuk memberikan masukan dan informasi agar tidak terjadi lagi pengiriman pmi yang dapat merugikan anak bangsa dan menjadi perhatian pemerintah pusat (Presiden RI Jokowi),” pungkasnya.

Seperti pemberitaan sebelumnya bahwa ada 11 WNI yang menjadi korban dikembalikan ke Indonesia pada 23 Desember 2021.