Ma’ruf Amin Bicara Strategi Pandemi Corona, Ini Penjelasannya

WARTAHOT – Jakarta, (Dilansir dari CNBC Indonesia ) –

Pandemi virus corona (Covid-19) belum jelas kapan akan berakhir di tengah dampak terhadap ekonomi yang cukup besar. Pemerintah atau ilmuwan masih sebatas melakukan proyeksi-proyeksi kapan corona berakhir.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyebut dalam kehidupan keagamaan terutama di negara yang berpenduduk Islam, para ulama bersepakat melakukan telaah ulang (I’adatu an-nadhar) terhadap pandangan keagamaannya.

Dikatakan, mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan fatwa baru yang lebih relevan dengan kondisi pandemi. Fatwa tersebut menjadi panduan umat Islam di negara masing-masing.

“Bagaimana melaksanakan ibadah di tengah pendemi Covid-19, baik untuk tenaga medis, para penderita, ataupun umat Islam pada umumnya, tentang tata cara pemulsaraan jenazah (tajhiz al-janaiz) pasien positif Covid-19 yang sesuai protokol kesehatan, dan fatwa terkait instrumen ekonomi yang dapat digunakan sebagai mitigasi dampak pandemi Covid-19,” ujar Ma’ruf Amin dalam acara Simposium Tahunan Ekonomi Islam Al Baraka yang ke-40, Sabtu (9/5/20).

Dia menegaskan, menjaga keselamatan jiwa menjadi pertimbangan paling utama dalam menetapkan fatwa. Sebab, tidak ada alternatif penggantinya.

Hal inilah yang pertimbangan utama dalam upaya-upaya yang dilakukan, seperti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penerapan social distancing, bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah serta melaksanakan test Covid-19 secara massal, serta peningkatan kapasitas layanan kesehatan secara baik.

Fiqih Islam juga dapat diterapkan dalam membantu pelaksanaan penanggulangan dampak ekonomi yang terjadi. Menurutnya, fiqih mempunyai karakter solutif terhadap permasalahan yang muncul (makharij fiqhiyah) dan meringankan (at-taysir) dalam penetapan kebijakan aplikatifnya, seperti pemberlakuan relaksasi bagi kelompok terdampak dalam menjalankan kewajiban finansialnya.

“Di Indonesia fokus dalam menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat terutama bagi mereka yang miskin dan rentan, beragam upaya dilakukan seperti memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin dan rentan, baik itu bantuan sosial berupa uang tunai maupun bantuan dalam bentuk kebutuhan bahan pokok, pemberian keringanan pembayaran listrik, bagi masyarakat paling bawah dengan pembebasan pembayaran tagihan selama 3 bulan, serta terjaminnya kebutuhan bahan pokok,” katanya.

Ia menilai Pemerintah telah berupaya untuk menjaga kegiatan usaha agar tidak mengalami pemburukan yang lebih dalam melalui kebijakan pemberian stimulus fiskal, kebijakan moneter, serta membantu sektor keuangan. Upaya tersebut, menurutnya, dapat dilakukan juga oleh para pemimpin negara-negara Muslim yang terdampak Covid-19.

“Kebijakan Pemerintah tersebut merupakan manifestasi dari tanggung jawabnya menjaga kemaslahatan masyarakat, karena pemerintah harus bersikap seperti disebut dalam kaidah (tashoruful imaam ‘ala ro’iyah manuutun bil mashlahah),” tuturnya.

Ma’ruf Amin mengakui, pandemi Covid-19 yang menyerang hampir semua negara di dunia berdampak sangat luas dan multidimensi. Hal ini memaksa semua negara menetapkan kebijakan khusus untuk menanggulanginya, terutama di sektor ekonomi dan kehidupan keagamaan.

“Masa pandemi Covid-19 saat ini, hampir semua negara mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Bahkan ada beberapa negara yang ekonominya terdampak sangat serius sehingga membutuhkan bantuan dari negara lain. Salah satu cara yang dapat menjadi acuan dalam menghadapi Covid-19 ini adalah peran fiqih Islam yang diharapkan dapat memberikan pencerahan dan petunjuk agar kebijakan terbaik dapat diambil,” ungkapnya.