Mahathir Sebut Malaysia Harus Terima Kasih, Indonesia tak Membahas Ligitan dan Sipadan

Wartahot.com, Internasional – Mantan Perdana Menteri 9PM) Mahathir Mohamad buka suara terkait Malaysia mengucapkan terima kasih lantaran Indonesia tak mempermasalahkan lepasnya kedua pulau yang berada di Kalimantan itu.

“Sungguh, kita tidak bersyukur atas apa yang kita dapat,” tuturnya.

Lanjutnya, Malaysia patut bersyukur mendapatkan Sipadan dan Ligitan karena Kedua pulau itu jauh lebih besar daripada Batu Puteh.

“Kita patut bersyukur Mahkamah Internasional (ICJ) memberikan Pulau Ligitan dan Sipadan kepada kita yang jauh lebih berharga daripada Pulau Batu Puteh, yang hanya berupa batu yang tersingkap,” ujarnya.

Tak hanya itu, Mahathir juga memaparkan bahwa Singapura pernah dimiliki oleh Johor dan negara bagian Johor harus menuntut agar Singapura dikembalikan ke sana dan ke Malaysia.

Mahathir juga mengatakan pemerintah Malaysia menganggap lebih berharga bahwa mereka memenangkan kendali atas pulau Sipadan dan Ligitan di lepas Kalimantan melawan Indonesia di ICJ, sambil menyerahkan sepotong batu “seukuran meja – Pedra Branca – ke Singapura.

“Seharusnya kita tidak hanya menuntut agar Pedra Branca, atau Pulau Batu Puteh, dikembalikan kepada kita, kita juga harus menuntut Singapura dan Kepulauan Riau, karena mereka adalah Tanah Melayu,” tambahnya yang disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin.

Dirangkum dari beberapa sumber, Pulau Batu Puteh, Batu Putih, atau dalam bahasa Portugis Pedra Branca berada di titik pertemuan Selat Singapura dengan Laut China Selatan. Pulau tempat mercusuar Horsburgh itu dibangun pada 1851 oleh pemerintah Inggris atas izin Sultan Johor ketika itu.

Pulau itu awalnya berada di bawah kekuaaan Singapura selama lebih dari 1 abad sampai pada 21 Desember 1979 Malaysia menerbitkan peta yang menunjukkan Batu Puteh sebagai wilayahnya.

Pulau tersebut sempat menjadi wilayah sengketa selama kurang lebih 29 tahun, hingga ICJ memutuskan pulau tersebut milik Singapura berdasarkan pertimbangan efektivitas pada 23 Mei 2008.