WARTAHOT –
Pemungutan suara resmi di Kongres Rakyat Nasional (NPC) China diadakan beberapa jam setelah AS menarik status khusus perdagangan dan hak ekonomi Hong Kong.
China menjadikan undang-undang keamanan sebagai prioritas pada sesi NPC tahunannya, setelah protes besar pro-demokrasi mengguncang Hong Kong selama tujuh bulan pada tahun lalu.
Undang-undang itu akan menghukum upaya pemisahan diri, subversi kekuasaan negara, terorisme, dan tindakan-tindakan yang membahayakan keamanan nasional, serta memungkinkan agen-agen keamanan China beroperasi secara terbuka di Hong Kong.
Seperti yang disyaratkan dalam resolusi, Lam mengatakan dia akan menyerahkan laporan rutin ke Beijing, meningkatkan penegakan hukum, dan edukasi publik untuk menjaga keamanan nasional. Akan tetapi undang-undang tersebut mendapat protes dan kecaman besar dari warga Hong.
Seorang aktivis pro-demokrasi ternama, Joshua Wong, mengatakan bahwa undang-undang keamanan akan membunuh gerakan demokrasi di Hong Kong.
Politisi Hong Kong pro Beijing, Maria Tam menyebut bahwa undang-undang yang direncanakan akan memungkinkan otoritas China bisa bekerja sama dengan polisi Hong Kong untuk menyelidiki tersangka kejahatan.
Proses pembahasan Undang-Undang Keamanan Nasional sempat memicu gelombang protes dari warga Hong Kong yang menganggap hal itu mengekang kebebasan berpendapat warga.
